Kalurahan Tirtomulyo

Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Tirtomulyo dengan luas 418.730 ha. Desa Tirtomulyo terdiri dari 15 Pedukuhan, yaitu Pedukuhan Plesan, Pedukuhan Paliyan,  Pedukuhan Karen, Pedukuhan Gondangan, Pedukuhan Kergan, Pedukuhan Bracan, Pedukuhan Tokolan, Pedukuhan Tluren, Pedukuhan Gaten, Pedukuhan Jebugan, Pedukuhan Karangweru, Pedukuhan Genting, Pedukuhan Soropadan, Pedukuhan Jetis, dan Pedukuhan Punduhan. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Tirtomulyo terdiri dari Lurah Desa, Sekretaris Desa (Carik), Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pemrintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan,dan 15 Dukuh. Desa Tirtomulyo terdiri dari 66 Rukun Tangga (RT).

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Lurah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah pembantu Lurah Desa yang meliputi Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Sekretariat Desa bertugas membantu Lurah Desa dalam bidang administratif Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Carik Desa dan terbagi dalam 3 urusan yaitu urusan Keuangan, urusan Perencanaan dan urusan Tata Usaha dan Umum. Pelaksana Teknis terdiri dari tiga Seksi yaitu seksi Pemerintahan, seksi Kesejahteraan, dan seksi Pelayanan. Selanjutnya untuk Pelaksana Kewilayahan terdiri dari 15 pedukuhan yang dipimpin oleh 15 Dukuh yaitu; Dukuh Plesan, Dukuh Paliyan, Dukuh Karen, Dukuh Gondangan, Dukuh Kergan, Dukuh Bracan, Dukuh Tokolan, Dukuh Tluren, Dukuh Gaten, Dukuh Jebugan, Dukuh karang Weru, Dukuh Genting, Dukuh Soropadan, Dukuh Jetis, Dukuh Punduhan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tabel  :  Nama Pejabat Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo

Tabel  :Nama Badan Permusyawaratan KalurahanTirtomulyo

1. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

          Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Tabel  : Nama-nama LPMD Desa Tirtomulyo

1. PKK

Tabel  : Tim Penggerak PKK Desa Tirtomulyo

1. Karang Taruna Desa

Tabel  : Karang Taruna Desa

1. Rukun Tetangga (RT)

1. POKGIAT LPMD

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai contoh, aspirasi desa yang disampaikan dalam proses musrenbang senantiasa kalah dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran.

Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat desa dalam kegiatan musrenbang di tingkat kabupaten/kota gagasannya adalah membuka peran partisipasi masyarakat desa untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, lagi-lagi muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi masyarakat ini hanya menjadi ‘kosmetik’ untuk sekedar memenuhi kuota adanya partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat desa.